Awali Tahun 2026, Pemkot Ternate Gelar Rapat Koordinasi Lintas OPD

DISKOMINFO TERNATE – Pemerintah Kota (Pemkot) Ternate mengawali tahun anggaran 2026 dengan menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) perangkat daerah sebagai forum konsolidasi, evaluasi, serta penajaman arah kebijakan pemerintahan. Rakor ini bertujuan untuk menyamakan persepsi dalam menghadapi berbagai tantangan pemerintahan, khususnya pada awal tahun anggaran.

Rakor dilaksanakan di Ruang Rapat Dinas Pendidikan Kota Ternate, Selasa (6/1/2026), dan dipimpin langsung oleh Wali Kota Ternate, Dr. H. M. Tauhid Soleman, M.Si, didampingi Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar dan Sekretaris Daerah Kota Ternate Dr. H. Rizal Marsaoly, SE., MM.

Kegiatan tersebut diikuti oleh Staf Ahli, Asisten, Kepala Bagian, Camat, Sekretaris Dinas dan Badan, Kepala Bidang, serta Sekretaris Kecamatan di lingkup Pemerintah Kota Ternate.

Dalam arahannya, Wakil Wali Kota Ternate Nasri Abubakar menyoroti capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya. Namun demikian, ia menilai capaian tersebut belum maksimal apabila dibandingkan dengan potensi daerah yang dimiliki.

“Walaupun ada peningkatan, saya belum merasa puas. Potensi kita jauh lebih besar dan belum seluruhnya tergarap secara optimal,” ujar Wakil Wali Kota.

Ia menekankan pentingnya pendataan potensi secara akurat sebagai dasar penetapan target PAD yang realistis sekaligus menantang. Menurutnya, beberapa sektor telah membuktikan mampu melampaui target ketika potensi dikelola dengan baik, jujur, dan profesional.

“Kalau kita jujur pada potensi dan serius mengelolanya, maka peningkatan PAD itu sangat mungkin dicapai,” tegasnya.

Sementara itu, Wali Kota Ternate Dr. H. M. Tauhid Soleman menegaskan pentingnya kehadiran aktif pemerintah di tengah masyarakat, terutama dalam merespons persoalan lingkungan, tata ruang, kebencanaan, dan pelayanan publik. Ia mengingatkan agar pemerintah tidak bersikap reaktif, melainkan mampu membaca potensi risiko sejak dini.

Wali Kota juga menyoroti persoalan banjir, sampah, dan tata ruang yang dinilai saling berkaitan. Ia meminta seluruh jajaran, mulai dari organisasi perangkat daerah (OPD) hingga pemerintah kelurahan, untuk lebih aktif melakukan patroli wilayah dan pengawasan lapangan, khususnya di kawasan rawan.

“Ini bukan hanya soal teknis, tapi soal kehadiran, empati, dan tanggung jawab. Pemerintah harus terlihat, harus hadir, dan harus bekerja,” tegas Wali Kota.

Selain itu, Wali Kota meminta adanya koordinasi lintas sektor untuk melakukan kajian menyeluruh terkait potensi banjir dan pengendalian tata ruang, termasuk dengan instansi teknis terkait. Menurutnya, pembangunan yang tidak terencana dengan baik berpotensi menimbulkan risiko jangka panjang bagi keselamatan masyarakat.

Dalam kesempatan tersebut, Wali Kota juga menekankan pentingnya efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Seluruh perangkat daerah diminta melakukan pengendalian anggaran secara disiplin, termasuk penghematan energi dan penggunaan fasilitas kantor secara proporsional.

Tak hanya itu, Wali Kota turut menegaskan kebijakan penerapan sistem kerja fleksibel di lingkungan Pemkot Ternate. Kebijakan ini menjadi salah satu poin penting yang akan diterapkan dan diatur secara resmi melalui Surat Keputusan (SK) Wali Kota.